Gawe Headline

UMR Adalah Gaji Bulanan Terendah, Ini Bedanya dengan UMK dan UMP

EDUVUL.COM- Upah minimum regional atau UMR adalah gaji atau upah bulanan terendah yang ditetapkan oleh pemerintah setiap provinsi di Indonesia bagi para pekerja atau buruh. UMR ditetapkan berdasarkan kebutuhan hidup minimum dan tingkat perekonomian masing-masing provinsi.

Dalam dunia ketenagakerjaan, isu upah minimum menjadi topik yang banyak menyita perhatian. Pasalnya, UMR adalah salah satu instrumen utama dalam dunia ketenagakerjaan sebagai bagian untuk melindungi hak dan kesejahteraan pekerja. 

Selain itu, UMR memiliki dampak yang signifikan terhadap ekonomi. Di satu sisi, UMR dapat membantu meningkatkan kesejahteraan pekerja karena mereka akan mendapatkan upah yang lebih tinggi. Hal ini dapat meningkatkan daya beli pekerja dan mendorong pertumbuhan konsumsi masyarakat.

Baca juga: Ide Lomba 17 Agustus 2023, Meriahkan Hari Kemerdekaan dengan Kawan

Baca juga: Aneh tapi Nyata, Hewan-hewan Ini Bisa Tidur Sangat Singkat

Nah pada sisi lain, UMR juga dapat meningkatkan biaya produksi bagi perusahaan. Hal ini dapat menyebabkan perusahaan meningkatkan harga produknya atau mengurangi jumlah pekerjanya. Kebijakan yang ditempuh perusahaan ini dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Perbedaan UMR dengan UMK dan UMP

Istilah UMR dipakai dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Per-01/Men/1999 tentang Upah Minimum yang kemudian direvisi menjadi Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kepmenakertrans) No.226 Tahun 2000 tentang  Perubahan Pasal 1,pasal 3,pasal 4,pasal 8,pasal,11,pasal20,dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/men/1999 Tentang Upah Minimum.

Upah Minimum Regional tingkat 1 (UMR Tk.1) diubah menjadi Upah Minimum Propinsi atau UMP. Adapun istilah Upah Minimum Regional Tingkat II (UMR Tk.II) diubah menjadi Upah Minimum Kabupaten/Kota atau UMK.

Jadi sebenarnya tidak ada perbedaan antara UMR dengan UMK atau UMP. Baik UMP maupun UMK yang dulu disebut dengan istilah UMR ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan.

Dikutip dari Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023, disebutkan bahwa formula penghitungan Upah Minimum dengan mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

Tata Cara Penetapan Upah Minimum

UMP

  • Gubernur wajib menetapkan Upah Minimum provinsi.
  • Penghitungan penyesuaian nilai Upah Minimum provinsi dilakukan oleh Dewan Pengupahan Provinsi. 
  • Hasil penghitungan penyesuaian nilai Upah Minimum provinsi direkomendasikan kepada Gubernur melalui Dinas.

UMK

  • Gubernur dapat menetapkan Upah Minimum kabupaten/kota. 
  • Upah Minimum kabupaten/kota ditetapkan setelah penetapan Upah Minimum provinsi.
  • Penghitungan nilai Upah Minimum kabupaten/kota dilakukan oleh Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota. 
  • Hasil penghitungan Upah Minimum kabupaten/kota disampaikan kepada Bupati/Walikota untuk direkomendasikan kepada Gubernur melalui Dinas. 
  • Gubernur meminta saran dan pertimbangan Dewan Pengupahan Provinsi dalam menetapkan Upah Minimum kabupaten/kota yang direkomendasikan oleh Bupati/Walikota. 
  • Dalam hal hasil penghitungan Upah Minimum kabupaten/kota lebih rendah dari nilai Upah Minimum provinsi maka Bupati/Walikota tidak dapat merekomendasikan nilai Upah Minimum kabupaten/kota kepada Gubernur.

Gaji UMR Provinsi atau kini bernama UMP tertinggi untuk tahun 2023 sebesar Rp 4,9 juta di Provinsi DKI Jakarta. Setelah itu disusul Provinsi Papua sebesar Rp 3,8 juta.

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *