Headline Iqra

Menag Yaqut: KPK Ingatkan Agar Keuangan Haji Dipakai dengan Baik

Menteri Agama Bahas Biaya Haji dengan KPK

EDUVUL.COM- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan Kementerian Agama (Kemenag) agar mengelola dan memakai keuangan haji dengan baik. Rencana menaikkan biaya haji pun harus dilakukan dengan terstruktur.

Hal ini diungkapkan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam taklimat media tentang biaya penyelenggaraan haji di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (27/1/2023) lalu.

“Kami diingatkan oleh KPK agar keuangan haji ini benar-benar dipakai dengan baik,” ujar Yaqut yang akrab disapa Gus Menteri (GusMen) itu seperti dikutip keterangan tertulis Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh.

GusMen menyambung,”Kalau memang harus naik, naiknya harus terstruktur, sehingga jemaah bisa memperkirakan yang belum berangkat kira-kira harus nambah berapa besar.”

Dalam kesempatan itu, mantan Ketua Umum PP GP Ansor itu juga meyampaikan usulan biaya ibadah haji tersebut telah memenuhi ketentuan yang disyaratkan baik agama maupun undang-undang.

“Haji ini harus memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan kesamaan umat Islam. Artinya semua umat Islam harus memiliki kesempatan keadilan dan persamaan dalam menunaikan ibadah haji,” kata Menag.

GusMen mengungkapkan skema ini 70% ditanggung oleh jemaah dan 30% ditutup dengan menggunakan dana manfaat yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

“Tentu ikhtiar untuk menjaga sustainability keuangan haji agar jemaah haji yang sudah berangkat sekarang tidak menjerumus hak jemaah yang belum berangkat,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Nurul Gufron mengatakan bahwa Kemenag telah menjalankan hampir semua rekomendasi perbaikan tata kelola perhajian.

Untuk diketahui rekomendasi tersebut yakni harmonisasi UU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU) dan BPKH, penetapan BPIH yang berkeadilan, batasan yang jelas antara komponen direct dan indirect cost, batasan pendanaan tupoksi Ditjen PHU yang bersumber dari APBN dan indirect cost.

Kemudian seleksi petugas haji yang lebih optimal dan transparan, pengadaan barang dan jasa yang sesuai prinsip, penetapan embarkasi dan kloter yang lebih optimal, kelengkapan aturan pelaksanaan UU PIHU, serta penyesuaian struktur organisasi Ditjen PHU berdasarkan UU PIHU.

“Yang tersisa tinggal harmonisasi peraturan pengelolaan dana haji dan penyelenggaraan ibadah haji. Itu memang bukan tanggung jawab dan dibebankan hanya kepada pemerintah. Karena ini menyangkut undang-undang, maka harus dengan DPR,” ujar Nurul Gufron.

Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan juga menyoroti harmonisasi dua regulasi tersebut. Menurutnya, harmonisasi dua aturan tersebut penting agar ada kejelasan dalam tata kelola, baik dari aspek keuangan maupun penyelenggaraaan haji.

“Dua UU ini perlu diharmonisasi supaya ke depan, siapa pun menterinya, kepala BPKH nya, sudah jelas skema yang diusulkan terkait biaya haji, 70:30 misalnya. Kalau ada angka yang disebut, begini mekanismenya, (maka) buat BPKH jelas, buat Kemenag jelas, buat jemaah lebih jelas lagi,” ujar Pahala.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *